Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan jangkauan yang terus bertambah. Namun, perluasan layanan sekaligus memperbesar pekerjaan pemerintah: memastikan makanan sampai kepada penerima dengan mutu terjaga dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
MBG mulai berjalan pada 6 Januari 2025 melalui 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi. Pemerintah ketika itu menargetkan tiga juta penerima pada Januari-Maret 2025, lalu 15 juta orang pada akhir tahun. Sasaran jangka panjangnya mencapai 82,9 juta orang pada 2029, termasuk murid, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk 2025, anggaran yang disiapkan sebesar Rp71 triliun, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Skala itu membuat MBG bukan sekadar urusan distribusi makanan. Dapur-dapur pelaksana, pemasok bahan pangan, pekerja, serta pengawasan mutu ikut menentukan apakah program berjalan sesuai tujuan.
Manfaat terasa di sekolah dan rumah tangga
Pengalaman penerima menunjukkan arti bantuan tersebut dalam keseharian. Kristina Beno, siswi SMPN IV Muting di Merauke, Papua Selatan, mengatakan kepada CNN Indonesia bahwa sebelum mendapat MBG ia kerap berangkat sekolah tanpa sarapan. Pagi harinya juga diisi dengan membantu kakaknya mengambil air dari sumur untuk kebutuhan rumah.
Ia pernah merasa mengantuk saat belajar dan lambat mencatat pelajaran. Setelah makanan tersedia di sekolah, Kristina merasa lebih bersemangat. Ia juga menceritakan bahwa jumlah murid yang hadir di kelasnya meningkat dari sekitar lima atau tujuh orang menjadi 20 orang pada hari-hari ketika MBG dibagikan. Pengalaman itu memberi gambaran tentang kaitan antara makanan, kehadiran, dan kesiapan belajar, meski satu kisah belum cukup untuk mewakili dampak program secara nasional.
Manfaat ekonomi juga dirasakan pekerja di dapur. Zuharni, warga Wonosobo, Jawa Tengah, bergabung sebagai relawan di SPPG Sapuran Jolontoro setelah sebelumnya berjualan pakaian keliling selama sekitar lima tahun. Lokasi kerja yang dekat rumah memungkinkannya tetap mengurus keluarga. Suaminya bekerja di Semarang dan pulang kira-kira dua minggu sekali, sementara ia mengasuh tiga anak.
Penghasilan dari pekerjaannya membantu memenuhi kebutuhan harian dan biaya sekolah anak. Bagi Zuharni, pekerjaan itu bukan soal memperoleh pendapatan besar, melainkan adanya pemasukan yang bisa diandalkan. Kisah tersebut menunjukkan bahwa dapur MBG juga menjadi tempat kerja bagi warga di sekitar layanan.
Rantai pasok membuka peluang bagi UMKM
Perputaran ekonomi program turut melibatkan usaha kecil. Kementerian UMKM mencatat 18.614 UMKM telah menjadi pemasok MBG hingga 10 November 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut potensi keterlibatan 450 ribu UMKM di 30 ribu dapur dapat menyerap sekitar 2,25 juta tenaga kerja, dengan masing-masing usaha mempekerjakan satu hingga lima orang.
Peternak ayam petelur juga merasakan permintaan dari program tersebut. Presiden Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi menyebut peternak diminta memasok telur dua kali dalam sepekan ke 190 dapur umum. Pasokan rutin berpotensi memberi kepastian penjualan bagi produsen, meski besarnya manfaat akan bergantung pada kesinambungan kebutuhan dan mekanisme pengadaan.
Angka-angka itu memperlihatkan luasnya jaringan yang bertumpu pada MBG. Karena dapur mengandalkan pemasok dan tenaga kerja setempat, mutu layanan tak hanya ditentukan oleh menu, tetapi juga oleh pengelolaan dapur dan konsistensi standar. Perluasan penerima tanpa pengawasan yang sepadan berisiko membuat kualitas layanan berbeda antarwilayah.
Pengawasan dan tata kelola masih diuji
Catatan mengenai tata kelola muncul dalam evaluasi dua tahun pemerintahan. Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (PUSHAN), Oce Madril, menilai penindakan perkara korupsi berjalan cukup baik, tetapi pembenahan kelembagaan tetap diperlukan. Ia juga menyoroti perkara korupsi yang berkaitan dengan MBG, ketika pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka, menurut laporan Hukumonline.
Oce mendorong pembenahan tata kelola, termasuk untuk program MBG. Penegakan hukum dapat menindak perkara, tetapi pencegahan memerlukan sistem pengadaan dan pengawasan yang konsisten. Dengan anggaran besar serta target penerima yang terus berkembang, keterbukaan pengelolaan dan pemeriksaan di lapangan menjadi bagian penting dari keberlanjutan program.
Sejumlah pemberitaan daerah juga menyoroti kebutuhan pengawasan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan dukungan terhadap penguatan pengawasan dan kualitas layanan SPPG. ANTARA News Jambi melaporkan Satgas MBG di provinsi itu memperkuat pengawasan standar mutu dapur, sedangkan Pemerintah Provinsi Riau menyatakan siap memperkuat pengawasan. Kompas.com juga memberitakan Menteri Dalam Negeri menyiapkan bonus bagi daerah yang berhasil menyukseskan program.
Rangkaian langkah tersebut memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah daerah dan pusat mulai diarahkan pada mutu pelaksanaan, bukan hanya penambahan jangkauan. Tantangan berikutnya adalah memastikan standar pengawasan benar-benar diterapkan di setiap dapur, seiring target MBG yang menuju puluhan juta penerima pada 2029.
About the Author
