Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) segera mengembangkan lapangan migas yang sudah selesai dieksplorasi dan memperoleh persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development (POD). Jika pemegang konsesi tidak sanggup melanjutkan proyek, konsesi itu diminta dikembalikan kepada negara.
Desakan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Forek Hulu Migas di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (28/10/2026), seperti diberitakan detikFinance. Ia menilai kondisi pasar saat ini memberi alasan bagi perusahaan untuk mempercepat pekerjaan, dengan harga minyak dunia yang disebut sedang naik dan kebutuhan energi global yang dinilai baik.
“Ini momentumnya nih,” kata Bahlil saat mendorong pemegang konsesi masuk ke tahap pelaksanaan. Ia membandingkan minat terhadap minyak dan emas. Menurut dia, pada masa sekarang, pencarian minyak lebih menarik bagi pelaku usaha dibandingkan emas.
Konsesi yang sudah mendapat POD diminta bergerak
Pesan Bahlil terutama ditujukan kepada perusahaan yang telah menuntaskan eksplorasi serta mengantongi POD, tetapi belum menjalankan pengembangan lapangan. Tahap ini, dalam kerangka yang dijelaskan Bahlil, menjadi titik ketika pemegang hak perlu mengubah rencana yang telah disetujui menjadi pekerjaan nyata.
Bahlil tidak hanya menyampaikan imbauan agar proyek dipercepat. Ia juga meminta perusahaan yang tidak mampu melanjutkan pengembangan untuk menyerahkan kembali konsesi kepada pemerintah. “Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara,” ujarnya.
Permintaan itu berlaku bagi para pemegang konsesi yang belum memulai proyek setelah memperoleh persetujuan POD. Dalam laporannya, detikFinance menyebut Bahlil juga mengarahkan pesan tersebut kepada Pertamina. Tidak ada rincian dalam laporan itu mengenai batas waktu yang diberikan kepada perusahaan atau mekanisme penyerahan konsesi.
Dengan demikian, perhatian pemerintah bukan hanya pada tahap pencarian cadangan, tetapi juga pada kelanjutan proyek setelah rencana pengembangan disetujui. Bagi perusahaan yang telah melalui tahapan tersebut, Bahlil meminta eksekusi dilakukan. Bagi yang tidak sanggup, ia menghendaki hak pengelolaan dikembalikan agar dapat ditangani pihak lain.
Pemerintah akan mencari pihak pengganti
Bahlil menyatakan pemerintah akan mencari pihak yang bisa segera menggarap proyek apabila pemegang konsesi menyerahkannya. Dalam keterangannya, tujuan dari langkah itu adalah mendorong produktivitas dan meningkatkan lifting migas Indonesia.
Rencana mencari pelaksana baru menjadi bagian penting dari peringatan tersebut. Pemerintah menghendaki lapangan yang telah memiliki rencana pengembangan tidak terus tertahan pada pemegang konsesi yang belum menjalankan proyek. Namun, keterangan yang diberitakan belum menjelaskan bagaimana calon pengganti akan dipilih, maupun apakah prosesnya akan berlaku sama untuk setiap konsesi.
Bahlil juga menekankan bahwa kebutuhan peningkatan produksi menjadi alasan pemerintah meminta perusahaan bergerak. Ia menyampaikan kebutuhan tersebut secara langsung kepada para pelaku usaha di forum hulu migas. Dorongan itu mencakup proyek yang telah siap dikembangkan, bukan sekadar ajakan umum untuk melakukan eksplorasi.
Isu pelaksanaan proyek migas juga muncul dalam pemberitaan Kompas.id, yang merangkum ajakan Bahlil kepada pelaku usaha untuk mempercepat eksplorasi dan eksploitasi. Sementara itu, laporan detikFinance menyoroti ancaman pengembalian konsesi bila perusahaan tidak menjalankan pengembangan setelah menyelesaikan eksplorasi dan memperoleh POD.
Perbedaan penekanan itu bertemu pada satu pesan: pemerintah ingin kegiatan hulu migas bergerak lebih cepat, khususnya pada proyek yang sudah melewati tahap persetujuan pengembangan. Bahlil mengaitkan percepatan tersebut dengan peluang pasar dan kebutuhan energi, sekaligus meminta pemegang konsesi tidak membiarkan proyek tertunda.
Belum ada keterangan lebih lanjut dalam laporan mengenai jadwal tindak lanjut pemerintah ataupun daftar konsesi yang dinilai belum berjalan. Untuk saat ini, Bahlil meminta perusahaan mengeksekusi proyeknya; jika tidak mampu, pemerintah akan mencari pihak lain yang bisa melanjutkannya.
About the Author
