BNPB meminta rincian metode di balik perkiraan 3.560 kematian yang dikaitkan dengan pencemaran udara, termasuk asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Indonesia pada September 2026. Badan itu menegaskan angka dari pemodelan paparan polutan perlu dibedakan dari jumlah kematian yang tercatat dan telah diverifikasi satu per satu oleh layanan kesehatan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan lembaganya telah mencermati laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Namun, menurut dia, angka tersebut belum cukup untuk menetapkan berapa kematian yang secara khusus berkaitan dengan asap karhutla. BNPB juga meminta penjelasan tentang periode penghitungan dan sumber data yang dipakai.
“Terkait angka estimasi 3.560 kematian yang disebutkan dalam laporan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu metodologi yang digunakan, sumber data, periode penghitungan, serta berapa bagian yang diperkirakan berkaitan dengan asap karhutla dan berapa bagian yang berasal dari sumber pencemaran udara lainnya,” kata Berton, Jumat (30/10), seperti dikutip CNN Indonesia.
Angka pemodelan bukan catatan kematian individual
Perbedaan itu penting karena estimasi dampak kesehatan dari paparan polutan dihitung dengan pendekatan pemodelan. Hasilnya tidak sama dengan daftar orang yang meninggal dan penyebab kematiannya telah ditetapkan melalui pencatatan kesehatan. Karena itu, angka 3.560 tidak dapat dibaca sebagai jumlah kasus yang seluruhnya sudah dikonfirmasi secara individual akibat asap kebakaran.
BNPB menyatakan tidak bisa menetapkan sendiri angka kematian akibat paparan asap. Penilaian kesehatan dan kualitas udara, menurut Berton, membutuhkan data serta analisis lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang tersebut. Informasi dari instansi terkait nantinya perlu diintegrasikan dalam penilaian dampak bencana dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Sikap itu bukan berarti dampak kesehatan dapat dikesampingkan sebelum seluruh perhitungan disepakati. Berton mengingatkan, penanganan karhutla perlu memperhitungkan lebih dari luas lahan terbakar dan jumlah titik panas. Gangguan terhadap kesehatan, kegiatan sehari-hari, pendidikan, perekonomian, dan lingkungan juga termasuk dampak yang perlu dinilai.
CREA hitung paparan PM2.5 dalam jangka pendek
Dalam laporan yang diberitakan CNN Indonesia, CREA memperkirakan sekitar 57,8 juta penduduk Indonesia menghirup udara dengan tingkat pencemaran tidak sehat hingga berbahaya. Lembaga riset yang berbasis di Helsinki itu menyebut perkiraan kematian terkait polusi asap karhutla mencapai 3.560 kasus pada September 2026, sekitar dua kali estimasi pada Agustus.
CREA menghitung dampak paparan partikel halus PM2.5 dalam jangka pendek, yakni berdasarkan paparan selama hitungan hari. Partikel berukuran sangat kecil ini dapat masuk ke paru-paru dan aliran darah. Organisasi Kesehatan Dunia mengaitkan paparannya dengan peningkatan risiko penyakit berat dan kematian dini.
Perkiraan 3.560 kematian yang dikaitkan dengan asap bukan satu-satunya komponen dalam laporan tersebut. CREA juga menghitung sekitar 1.750 kematian akibat sumber polusi non-karhutla, seperti pembangkit listrik, kegiatan industri, dan transportasi. Jika digabungkan, estimasi kematian akibat polusi udara pada September mencapai 5.310 dari populasi Indonesia yang sekitar 290 juta jiwa.
Laporan itu menyebut dampak terkait asap karhutla tersebar di Kalimantan, Jawa, Sumatra, dan kawasan timur Indonesia. Paparan PM2.5 nasional pada September disebut melampaui ambang tahunan WHO lebih dari tujuh kali. Di Sumatra, tingkatnya mencapai sepuluh kali ambang tersebut, sedangkan di Kalimantan mencapai 24 kali.
BNPB tekankan pemantauan dan perlindungan warga
CREA juga mencatat lebih dari 330.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di berbagai wilayah Indonesia. Angka-angka itu menempatkan kualitas udara dan kesehatan warga sebagai bagian dari persoalan karhutla, bukan semata urusan pemadaman di lokasi api. Meski demikian, hubungan antara paparan, estimasi kematian, dan sumber polusi perlu dibaca sesuai metode yang digunakan dalam laporan.
Berton menyatakan pencegahan serta pemadaman perlu berjalan bersama pemantauan kualitas udara dan penyampaian informasi risiko secara tepat waktu. Perlindungan, kata dia, perlu memberi perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan penyakit pernapasan. BNPB berencana memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan juga menyasar dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
About the Author
