Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada para pendeta atas kasus-kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah. Pesan itu disampaikan saat membuka Kongres Nasional ke-V Asosiasi Pendeta Indonesia (API) di Grand Serpong Hotel & Resort, Tangerang, Banten, Kamis (8/10/2026).
Dalam sambutannya, Gibran menegaskan kerukunan dan toleransi perlu dijaga bersama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa persatuan dan perdamaian merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
“Indonesia adalah negara, bangsa yang majemuk. Perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, nilai-nilai toleransi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di tempat Bapak Ibu masih terjadi kasus-kasus intoleransi,” kata Gibran.
Gibran mengatakan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap persoalan intoleransi. Menurut dia, negara harus hadir untuk menjamin kemerdekaan setiap warga dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
Gibran soroti penanganan persoalan GKPI Rajeg
Dalam kesempatan tersebut, Gibran turut menyinggung persoalan yang terjadi di GKPI Rajeg. Ia menyebut telah berkomunikasi dengan pendeta, pengurus gereja, dan pemangku kepentingan di daerah untuk mencari penyelesaian.
Gibran menjelaskan, gereja itu tidak ditutup, melainkan dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai lebih layak dengan bantuan pemerintah daerah. Menurut dia, jemaat tetap dapat beribadah secara normal di tempat tersebut. Penanganan itu, ujarnya, merupakan bagian dari upaya agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
Ia tidak memerinci lebih jauh dalam sambutan tersebut mengenai tahapan pemindahan. Namun, pengalaman di Rajeg menjadi salah satu contoh yang ia sampaikan saat meminta para pemangku kepentingan lebih peka terhadap dinamika di masyarakat.
Gibran secara khusus mengingatkan kepala daerah, kepala kepolisian daerah, dan panglima daerah militer agar segera merespons persoalan yang berpotensi memicu intoleransi. Penanganan sejak awal, menurut dia, diperlukan agar gesekan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Jika ada percikan-percikan intoleransi di tengah masyarakat, segera selesaikan, segera dicari solusinya,” ujar Gibran.
Kongres API diharapkan perkuat kerukunan
Gibran menilai upaya menjaga kerukunan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Para rohaniwan dan seluruh unsur masyarakat juga memiliki peran dalam merawat kehidupan sosial yang harmonis, termasuk dengan saling menghargai perbedaan.
Ia berharap Kongres Nasional ke-V API dapat menjadi ruang konsolidasi bagi para pendeta untuk memperkuat kontribusi mereka dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Gibran juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan berhati-hati terhadap kabar bohong yang dapat dimanfaatkan untuk memecah belah.
“Mari kita jaga Indonesia bersama-sama. Kita harus saling menguatkan, saling bantu, saling topang. Jadikan perbedaan bukan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan kabar bohong,” katanya.
Sekretaris Jenderal API sekaligus Ketua Panitia Kongres, Pdt. Estefanus Baalati, menyampaikan bahwa organisasi yang berdiri sejak 2002 itu kini memiliki kepengurusan di 34 provinsi dan sekitar 208 kabupaten/kota. API juga mempunyai tiga perwakilan luar negeri, yakni di Timur Tengah, Malaysia, dan Hong Kong.
Kongres tersebut dihadiri hampir 400 peserta dari berbagai daerah. Estefanus mengapresiasi kehadiran Gibran dan menyebutnya sebagai wujud semangat untuk merangkul berbagai elemen masyarakat.
Agenda kongres mencakup konsolidasi nasional dan pembekalan kader. Para peserta juga dijadwalkan memilih Dewan Pengurus Pusat API periode 2026–2031 serta menetapkan arah organisasi dan program kerja strategis.
Pesan Gibran tentang toleransi di forum para pendeta itu menempatkan kembali kebebasan beribadah dan penyelesaian persoalan di tingkat daerah sebagai pekerjaan yang perlu dijaga bersama. Respons cepat pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat akan menentukan apakah perbedaan dapat dirawat sebagai bagian dari kehidupan bersama, bukan sumber perpecahan.
