Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi beban bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hasto, putusan tersebut meruntuhkan legitimasi Gibran. Pernyataan itu disampaikan saat PDIP memberi catatan atas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang genap pada 20 Oktober 2026.
Hasto menyampaikan pandangannya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 21 Oktober. Ia menyebut persoalan putusan MK sebagai salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah di tengah berbagai kritik terhadap kinerja pemerintahan.
Hasto soroti dampak putusan MK terhadap legitimasi Gibran
“Ini menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” kata Hasto. Ia tidak merinci lebih jauh dampak politik yang dimaksud, tetapi menilai pemerintah perlu menyikapi persoalan tersebut dengan serius.
Putusan MK yang disinggung Hasto berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan juga menyinggung putusan MK terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran untuk pendaftaran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Syahganda menyatakan putusan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memakzulkan pasangan presiden dan wakil presiden. Ia mengatakan pemerintah sebagai eksekutif menghormati MK sebagai lembaga yudikatif dan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Menurut Syahganda, persoalan itu dapat berlanjut melalui jalur politik maupun hukum, meski ia tidak merinci jalur yang dimaksud.
PDIP minta pemerintah mengoreksi kinerja
Di luar persoalan putusan MK, Hasto mengingatkan pemerintah agar melakukan otokritik terhadap kinerjanya. Ia menilai evaluasi diperlukan untuk mengukur pemenuhan janji kampanye, terutama terkait penyediaan lapangan kerja, supremasi hukum, dan kepercayaan pasar.
Hasto juga mengangkat sejumlah persoalan lain yang menurutnya perlu diperhatikan pemerintah, mulai dari penanganan bencana dan korupsi hingga kebakaran hutan. Ia turut menyinggung semangat reformasi yang, menurut dia, harus menjadi bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan PDIP belum lama menerima tembusan surat pernyataan bersama dari sejumlah guru besar yang menindaklanjuti putusan MK. Ia berpandangan pemerintah tidak dapat terus menutup mata terhadap kritik yang disampaikan berbagai pihak.
Pernyataan tersebut menempatkan kritik akademisi dan persoalan hukum sebagai bagian dari tantangan yang perlu dijawab pemerintah. Hasto tidak menjelaskan isi surat para guru besar itu secara terperinci, tetapi menyebut keberadaan surat tersebut sebagai salah satu hal yang patut diperhatikan.
Hasto ingatkan pemerintah atas suara publik
Hasto juga meminta pemerintah belajar dari gelombang aksi unjuk rasa di Prancis yang ia sebut belakangan terjadi. Ia mengingatkan bahwa respons pemerintah yang dipersepsikan mengabaikan suara masyarakat dapat memicu kekecewaan yang lebih luas.
“Kita harus belajar dari apa yang terjadi di Prancis, ketika respons dari pemerintah itu dirasakan itu menyebabkan pengabaian terhadap suara rakyat, ini bisa menciptakan suatu gelombang ketidakpuasan,” ujarnya.
Ia menegaskan PDIP berkepentingan agar pemerintahan berjalan sehat, mau mendengar, dan menjawab aspirasi rakyat. Hasto tidak menyebut bentuk langkah yang harus ditempuh pemerintah, tetapi seruannya menekankan pentingnya respons terhadap kritik dan persoalan yang berkembang.
Catatan PDIP muncul saat pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki tahun kedua. Di tengah perbedaan penilaian mengenai putusan MK dan kinerja pemerintah, bagaimana pemerintah menanggapi kritik publik akan menjadi bagian penting dari evaluasi berikutnya.
About the Author
