Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Alex, keterbukaan diperlukan agar dugaan yang berkembang di ruang publik bisa diklarifikasi berdasarkan data pemerintah dan aparat penegak hukum.
Desakan itu muncul setelah organisasi lingkungan mengungkap temuan mengenai perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura. Alex menyebut Walhi dan Greenpeace Indonesia mengidentifikasi 52 perusahaan yang terkait dengan karhutla di Indonesia. Ia meminta pemerintah menindaklanjuti temuan tersebut secara terbuka, bukan membiarkannya menjadi polemik tanpa penjelasan.
“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” kata Alex dalam keterangan resmi, Jumat (16/10).
Temuan perusahaan perlu dibedakan dari bukti pelanggaran
Alex menilai pemerintah perlu membeberkan informasi yang dimiliki mengenai perusahaan, konsesi lahan, serta titik panas yang teridentifikasi. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui dasar penyelidikan dan perkembangan penanganan karhutla. Transparansi juga dinilai penting untuk mencegah dugaan yang beredar berubah menjadi spekulasi atau saling tuding.
Namun, laporan organisasi lingkungan tidak serta-merta menyatakan semua perusahaan yang disebut sebagai penyebab kebakaran atau telah melanggar hukum. Laporan yang dirilis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada Senin (5/10), misalnya, mengidentifikasi sedikitnya satu perusahaan Malaysia dan empat konsesi yang berkaitan dengan perusahaan berbasis di Singapura.
Laporan itu mengaitkan konsesi dengan temuan titik api, tetapi tidak secara langsung menuduh perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pemicu kebakaran di Sumatra dan Kalimantan Barat. Laporan tersebut juga tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Perbedaan antara keterkaitan dalam temuan dan pembuktian kesalahan menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk menyampaikan hasil pemeriksaan secara jelas.
Alex mengingatkan, kabut asap dari kebakaran di Indonesia turut dirasakan negara tetangga. Ia menyinggung beredarnya meme tentang “jerebu” di negara jiran, yang menurutnya menunjukkan dampak karhutla telah meluas ke luar persoalan domestik.
Singapura telusuri sumber kabut asap
Di Singapura, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu mengatakan Badan Lingkungan Nasional (NEA) memantau titik panas dan sebaran asap untuk mengidentifikasi perusahaan yang berkontribusi terhadap kabut asap. Proses itu, menurut Fu, mencakup analisis citra satelit dan data meteorologi untuk memperkirakan sumber asap.
Fu menyampaikan bahwa penyelidikan sejauh ini menunjukkan sebagian kabut asap di Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia. NEA akan mengirim pemberitahuan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Polusi Asap Lintas Batas kepada perusahaan-perusahaan tersebut, disertai sejumlah instruksi. Fu mengatakan daftar itu akan disampaikan kepada media dan masyarakat secara terpisah.
Ia juga menyebut Singapura telah menghubungi lembaga terkait di Indonesia dan menawarkan bantuan penanganan karhutla. Tawaran itu mencakup dukungan sipil serta kemungkinan bantuan untuk penyemaian awan. Fu mengatakan dirinya kembali berkomunikasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, tetapi belum menerima tanggapan hingga pernyataannya disampaikan.
Perkembangan tersebut membuat keterbukaan data menjadi perhatian, terutama karena penentuan pihak yang bertanggung jawab memerlukan informasi dari berbagai sumber. Fu juga menyatakan tidak semua informasi yang dibutuhkan berada dalam yurisdiksi Singapura.
Dampak karhutla meluas ke kesehatan dan keselamatan
Alex turut menyoroti korban jiwa dalam penanganan karhutla. Empat orang, yakni petugas dan pekerja, tewas saat memadamkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Kamis (15/10). Ia menyebut kebakaran bukan hanya merusak kesehatan dan lingkungan, tetapi juga membawa kehilangan bagi keluarga korban.
Menurut data yang disampaikan Alex, terdapat 324 orang mengalami luka berat dan 23 orang luka ringan akibat karhutla. Mayoritas korban berasal dari Kalimantan Tengah. Ia juga merujuk data kumulatif Kementerian Kesehatan per 12 Oktober 2026 yang mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak.
Dari jumlah tersebut, 62.400 kasus atau 22,5 persen dialami anak berusia 0–5 tahun. Asap juga disebut memperburuk kualitas udara, mengganggu penerbangan di beberapa wilayah, dan mendorong penutupan sekolah di daerah terdampak.
Bagi Alex, besarnya dampak itu menuntut langkah nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa karhutla merupakan ancaman serius. Pemerintah, katanya, perlu mengungkap penyebab kebakaran, memeriksa pihak yang diduga terkait, dan memastikan penegakan hukum berjalan jika ditemukan pelanggaran. Keterbukaan data diharapkan menjadi bagian dari upaya tersebut sekaligus meredakan polemik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga.
About the Author
